Pengertian dan Jenis-Jenis Opsen Pajak

Mulai 5 Januari 2025 pemerintah akan menerapkan skema pemungutan pajak baru untuk kendaraan bermotor yang dinamakan opsen pajak (pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu) yang termasuk sebagai pajak daerah.

Manfaat Pajak

Sebelum membahas pengertian opsen paja, sebaiknya Anda mengetahui manfaat pajak.

Berikut beberapa manfaat pajak antara lain:

Untuk dana belanja pegawal meliputi ASN, Polisi. TNI.
Pembangunan sarana umum seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit, pasar, bandara, terminal, irigasi pertanian, dan lain sebagainya.
Sumber pembiayaan alat keamanan Negara, dengan tunjuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
Pajak juga bisa memberi subsidi seperti subsidi bahan bakar, pupuk, dan listrik.

Apa itu Opsen Pajak?

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa opsen pajak merupakan tambahan pungutan pajak berdasarkan persentase tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Pemungutan opsen dilakukan oleh pemerintah daerah bersamaan dengan pajak yang menjadi dasar pengenaan opsen. Opsen ini menggantikan skema bagi hasil sebelumnya dan menyesuaikan kewenangan pemerintah daerah tanpa menambah beban bagi wajib pajak.

Jadi, para wajib pajak jangan khawatir kalau biaya pajak kendaraannya meningkat. Opsen pajak tidak akan membuat biaya pajak naik.

Jenis Opsen Pajak

Perlu diketahui bahwa terdapat tiga jenis pajak daerah yang dikenakan opsen, yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Berikut penjelasan selengkapnya!

1. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Opsen PKB dikenakan kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai peraturan yang berlaku, dengan pendapatan yang digunakan untuk mendukung kemandirian daerah tanpa membebani wajib pajak

2. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

BBNKB dikenakan saat peralihan kepemilikan kendaraan bermotor. Kabupatan/kota mengenakan opsen atas pokok BBNKB untuk mendukung kemandirian daerah tanpa membebani wajib pajak, dengan pendapatan tercatat sebagai PAD.

3. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

MBLB dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Provinsi mengenakan opsen atas pokok pajak MBLB untuk memperkuat pengawasan dan penerbitan izin kegiatan pertambangan daerah.

Opsen Pajak Mulai Berlaku, Pemda Diingatkan Tidak Tambah Beban Wajib Pajak

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak menambah beban wajib pajak melalui opsen pajak.

Oleh karenanya, penting untuk memberikan keringanan pengurangan atas pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), opsen PKB, dan opsen BBNKB.

Contoh Perhitungan Opsen PKB

Pak Budi punya mobil dengan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) sebesar Rp 200 juta (setelah memperhitungkan bobot). Sementara itu, tarif PKB kendaraan kepemilikan pertama di Peraturan Daerah (Perda) PDRB provinsi yang bersangkutan adalah 1,1% (tarif maksimal sesuai UU HKPD adalah 1,2%).

PKB Terutang = 1,1% x Rp 200.000.000 = Rp 2.200.000

(jumlah ini masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi)

Opsen PKB = 66% x Rp 2.200.000 = Rp 1.452.000

(jumlah ini masuk ke RKUD Kabupaten/Kota)

Total= Rp 2.200.000 + Rp1.452.000= Rp 3.652.000

Maka, nilai pajak yang harus dibayarkan Pak Budi adalah sebesar Rp 3.652.000 . Nilai ini hampir setara dengan tarif pajak 1,8% jika berdasarkan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku sebelumnya.

Berikut rinciannya selengkapnya:

Tarif pajak (1,8%) x NJKB motor Yati (Rp 200.000.000)= Rp 3.600.000